BP2TSTH Fokuskan Bidang Lingkungan Hidup

By Sutomo Dardi 14 Des 2021, 09:51:16 WIBBERITA LITBANG & INNASI

BP2TSTH Fokuskan Bidang Lingkungan Hidup

Keterangan Gambar :


Kuok (01/11)_Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkup Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau yang ditaja oleh Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH) pada hari kedua (26/11/21) memfokuskan pada bidang lingkungan hidup. Kegiatan yang sebelumnya memfokuskan pengelolaan sektor kehutanan berbasis resiko secara terstandar diadakan dengan konsep factual dan virtual. Peserta yang hadir meliputi seluruh UPT lingkup KLHK yang ada di Riau untuk factual dan perwakilan dari seluruh UPT dan perangkat kerja pemerintah daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan ini diselenggarakan dan disiarkan dari ball room hotel premier – Pekanbaru yang pada hari kedua menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang lingkungan hidup.

Kepala BP2TSTH, Priyo Kusumendi,S.Hut,MP pada awal kegiatan dihari kedua ini memantik diskusi mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang terstandar. “implementasi standar diprioritaskan dalam hal pengendalian lingkungan dan hutan yang merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Cipta Kerja” tegasnya. “Prioritas tersebut meliputi: pemetaan pelaku usaha dan entitas perilaku yang berdampak pada lingkungan, percepatan inventarisasi sebagai bentuk pengendalian lingkungan, pembagian peran dan entitas standardisas secara nasional dan pembangunan standar instrument sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan pengendalian dampak usaha dibidang lingkungan dan kehutanan” tambah Priyo merinci.

FGD ini secara teknis merangkum tugas pokok dan fungsi satuan kerja baru yang mendukung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Munculnya Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai eselon baru diharapkan mampu berperan  sebagai pemegang kunci pembangunan standar berbasis sains dan teknologi.

Prof. Rasoel Hamidy yang hadir sebagai akademisi dari pascasarjana Universitas Riau menegaskan posisi kita sebagai pengelola sumber daya untuk senantiasa berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. “Keseimbangan pembangunan terjadi apabila tiga faktor ini berada pada komposisi yang pas yakni jaminan kelestarian fungsi ekosistem, kehidupan sosial, politik dan budaya yang berorientasi pada berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh prinsip pemanfaatan berkelanjutan” ujarnya di sela-sela paparannya. Lebih lanjut guru besar ini menyatakan “Dalam mengelola sumber daya yang ada ini, hilangkankan ego sektoral kita dalam memanfaatkannya. Prioritaskan kesimbangan agar pengelolaan dapat terwujud dalam pembangunan berkelanjutan”.

Lebih lanjut, pemetaan pelaku usaha dibidang lingkungan hidup dan kehutanan ini terangkum dalam beberapa kluster. Sejauh ini bidang usaha tersebut meliputi: perbenihan tanaman hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan air limbah.

Tommy M. Nainggolan,S.Hut.T.,M.Sc yang merupakan perwakilan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi II menyampaikan dominansi permasalahan yang ada. “Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam sektor penegakan hukum mencakup: pembalakan liar, penambangan illegal, perkebunan illegal, perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, pencemaran air dan udara serta dumping limbah-limbah B3” ucapnya. “Langkah penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan pasca diterbitkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami dinamika. Hal tersebut mengupayakan adanya win-win solution sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan” rinci Tommy.

Sejalan  dengan upaya penegakan hukum, Koordinator Manggala Agni Provinsi Riau, Edwin Putra,S.Hut.,M.Si memaparkan mengenai tantangan, permasalahan dan standardisasai pengendalian kebakaran hutan dan lahan. “Manggala Agni menginventarisir, untuk Provinsi Riau saat ini terdapat 749 desa yang merupakan rawan karhutla. Namun kondisi ini tentunya menjadi strategi pengendalian karhutla ditingkat tapak melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)”ujarnya. “Secara teknis faktor pemicu karhutla yang terjadi hingga saat ini mencakup faktor iklim, kondisi gambut yang tidak sehat, okupasi dan pembukaan lahan dengan cara membakar” papar Edwin yang hadir secara virtual.

Penerapan dan pemantauan standard dan instrument lingkungan hidup ini membawa paradigma baru dalam tata kelola LHK yang menjamin keberlanjutan sumber daya alam, ekonomi dan keberlanjutan sosial. Upaya memaksimalkan semua peran dan aspek pendukung yang menggerakkan usaha dibidang lingkungan hidup dan kehutanan ini semata ditujukan guna mewujudkan pembangunan nasional dengan prinsip pemanfaatan secara lestari.

Turut hadir dalam kegiatan FGD ini, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, Drs. Amral Fery, M.Si. Kehadirannya memapaparkan tentang Tantangan, Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Regional Sumatera. “Lingkungan hidup merupakan aspek serius yang senantiasa menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah yang mana diatur secara tegas dan lugas dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” paparnya. “Keselarasan antara pola piker, pola sikap dan regulasi berbasis sumber daya ini menjadi faktor kunci penentu kualitas lingkungan sebagai penopang hidup kita. Perhitungan daya tampung dan daya dukung lingkungan ini bersifat dinamis, upaya preventif dan kuratif menjadi input untuk sebuah kondisi yang seimbang”

Penerapan standardisasi dan instrument lingkungan hidup merupakan wujud prinsip kehati-hatian, akan mengakselerasi penciptaan lapangan kerja sekaligus pemberdayaan usaha mikro kecil menengah-UMKM. Fungi BSILHK ini tidak hanya pembangunan standar, namun juga memastikan standar yang telah dibangun tersebut diimplementasikan oleh para pelaku LHK, melakukan evaluasi kinerja implementasi standar, dan melakukan koreksi implementasi standar yang merupakan formasi perwujudan sains yang nyata dan operasional untuk menjaga bumi, air, dan kekayaan alam, serta memajukan Indonesia. ESR



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook